Sultan usulkan Semua PPL Diangkat Menjadi PPPK

GUETILANG, Jakarta - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk memastikan semua Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ditetapkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) jenis PPPK pada tahun ini.

Hal ini disampaikan mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu sebagai upaya meneruskan aspirasi para THL PPL Bengkulu secara langsung kepada menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Azwar Anas.

"Beberapa waktu lalu saya sempat menerima aspirasi terkait kejelasan masa depan rekan-rekan PPL di Bengkulu, dan langsung kami sampaikan atensi ke Menpan kemarin" tegas pimpinan  lembaga tinggi termuda ini rabu (14/6) disela kunjungan  acara Pekan Raya Jakarta bersama Presiden.

Menurutnya, pembangunan industri pertanian harus dimulai dari SDM yang berkualitas. Sehingga kami berharap agar Pemerintah harus berkomitmen dan memastikan semua THL PPL diberikan insentif status pengabdiannya sebagai PPPK di setiap daerah.

"Apa yang disampaikan PPL dari Bengkulu tentu juga mewakili nasib rekan seprofesi dari seluruh Indonesia " tambah senator yang berasal dari keluarga petani ini.

Menurut Sultan lagi pihaknya kerap menerima keluhan langsung dari para THL PPL dari beberapa daerah yang merasa belum diberikan status kepegawaiannya sebagai ASN oleh pemerintah saat elakukan kunjunhan" kerja ke daerah. 

"Jangan sampai ada PPL yang hari-hari mendampingi aktivitas agronomi Petani diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah Daerah hanya karena alasan  keterbatasan anggaran" tambah Sultan.

Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mendorong agar pemerintah melalui kementerian terkait kembali melakukan rekrutmen khusus kepada para THL PPL yang belum ditetapkan sebagai PPPK. Kita membutuhkan lebih banyak PPL yang memiliki semangat pengabdian tinggi dalam mencapai kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

"Banyak negara pengekspor pangan yang secara bertahap akan menghentikan ekspor pangan pokok seperti beras dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah harus lebih siap dalam mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas pangan nasional dengan SDM yang produktif", tutupnya. (REP)