AKEN Kembali Gelar Pameran Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE)

AKEN Kembali Gelar Pameran Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE)

GUETILANG, JAKARTA -  Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN), kembali sukses menyelenggarakan Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2023 dengan mengusung tema Pengadaan Berkelanjutan melalui Transaksi E-Katalog dan Sinergi Produk Global dalam Rangka Penguatan Industri Produk Dalam Negeri dan Ramah Lingkungan di Hall A JIExpo Kemayoran Jakarta selama dua hari, 15 dan 16 Maret 2023.

Pameran ini merupakan kali kedua sukses diselenggarakan AKEN bekerjasama dengan Keren Indonesia sebagai event organiser. ISPE tahun ini dibuka dengan rangkaian seremonial, dan di selenggarakan bersamaan dengan perayaan hari jadi IFPI (Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia) yang ke 7.

Gelaran kegiatan AKEN ini disertai pelaksanaan seminar, diskusi panel, serta rapat kerja nasional AKEN yang menjadi sarana pelaku pengadaan barang dan jasa untuk bisa saling bersinergi dan menjawab tantangan pengadaan barang dan jasa di tahun 2023. 

Pada Opening Ceremony berhasil menghadirkan tokoh-tokoh penting dalam bidang pengadaan barang dan jasa seperti Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. Roni Dwi Susanto selaku Dewan Penasehat IFPI, Indra Patrianto selaku Kepala BPPBJ DKI yang mewakili Ishak Saing selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden, PJ Gubernur DKI Jakarta, Tri Wahyu Widodo, S.Sos, MM selaku Ketua Umum IFPI, Muhamad Ishak selaku Kepala Dewan Pembina AKEN, dan Soegiharto Santoso selaku Ketua Umum Aptiknas dan juga menjadi salah satu Dewan Pembina AKEN.

Pada kesempatan ini, Kepala LKPP Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M, menyampaikan apresiasi atas kesuksesan AKEN dan IFPI menggelar pameran ini. Ia bergarap kolaborasi antar stakeholder pengadaan barang dan jasa ini bisa terus ditingkatkan dan berkelanjutan di masa depan. 

Kepala LKPP Hendrar juga memaparkan 5 arahan Presiden Joko Widodo pada Pengadaan barang dan jasa. Dia mengatakan, kelima arahan itu, yang pertama adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN), lalu porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi. 

"Yang ketiga adalah memastikan transparansi PBJ, kemudian mengupayakan efisiensi Belanja Pemerintah, dan yang terakhir adalah mempercepat penyerapan anggaran pemerintah," ungkapnya.

Pencapaian pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun lalu menjadi tolak ukur dan sekaligus motivasi untuk peningkatan target di tahun 2023. Dan sebagai tuan rumah, Ketua Umum AKEN Sutardi Huang memberi semangat kepada para stake holder pengadaan untuk berusaha mencapai target penyerapan anggaran sebesar Rp. 500 Trilliun transaksi di E-Katalog.

Sutardi mengatakan, “ISPE tahun ini dimeriahkan dengan keikutsertaan lebih dari 1000 peserta di hari pertama, dan turut di dukung oleh LKPP, KADIN, IFPI, IAPI, APTIKNAS dan disponsori oleh Huawei Indonesia. Serta disponsori berbagai brand dalam negeri seperti Onesia, Micro Vision, Axioo, Panasonic , Selis Motor Listrik, Chitose dan berbagai brand internasional seperti AMD, Sangfor, Hik Vision, Hisense, Canon, Prolight, Infocus dan Samsung.” Ungkapnya.

Acara ini secara resmi dibuka dengan menghitung count down dan penekanan sirene yang dilakukan oleh Kepala LKPP dan Ketua Umum AKEN, serta didampingi oleh para tamu VIP lainnya. Selain itu ada pula pemotongan tumpeng untuk merayakan HUT IFPI yang ke - 7 dan launching KTA Digital serta website anggota IFPI oleh Ketum IFPI, Tri Wahyu Widodo. 

Rangkaian seremonial ini pun dilanjutkan dengan booth tour oleh Kepala LKPP beserta rombongan tamu VIP yang menjadi wadah pertemuan antara potential user dengan para penyedia.

Sementara Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso mengaku bangga bisa menjadi bagian dari lembaga yang ikut mendukung pelaksanaan event ini. "APTIKNAS akan mendorong seluruh pelaku bisnis di Indonesia agar dapat berpartisipasi menyerap anggaran belanja pemerintah yang mencapai 500 triliun rupiah tahun ini," ujar Hoky sapaan akrabnya.

Dengan konsistensi AKEN mendukung program LKPP untuk memaksimalkan penyerapan anggaran APBN dan sistem yang sesuai ketentuan LKPP, Hoky mengatakan, hal itu bisa meminimalisir kebocoran atau penyalahgunaan penggunaan dana APBN.*