Pemerintah Salurkan Bantuan Sosial Rp17,5 Triliun Jelang Lebaran 2026
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp17,5 triliun menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi pada kuartal I tahun 2026 yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang Lebaran, terutama bagi keluarga miskin dan rentan.
Bantuan sosial tersebut disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa terdapat dua jenis bantuan utama yang diberikan kepada masyarakat, yaitu bansos reguler dan bansos adaptif. Penjelasan ini disampaikan dalam kegiatan konferensi pers yang berlangsung di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 Februari 2026.
Bansos reguler mencakup bantuan sembako serta Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini menyasar sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Total anggaran yang dialokasikan untuk bansos reguler mencapai Rp17,5 triliun dan disalurkan secara bertahap sejak awal tahun 2026.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bansos adaptif yang difokuskan untuk penanganan kebencanaan. Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah Sumatera dan sejumlah daerah lainnya, dengan nilai anggaran lebih dari Rp2,3 triliun.
Di luar dua jenis bantuan tersebut, Kemensos turut mengalokasikan anggaran untuk bansos atensi atau asistensi rehabilitasi sosial. Dengan demikian, total anggaran bantuan sosial yang disiapkan pemerintah sepanjang tahun 2026 mencapai sekitar Rp20 triliun. Hingga awal Februari 2026, realisasi penyaluran bansos telah melampaui Rp17 triliun, sementara sisa bantuan dijadwalkan akan disalurkan hingga bulan Maret 2026 atau menjelang Lebaran.
Penyaluran bantuan sosial selanjutnya akan dilanjutkan pada kuartal II tahun 2026, yakni pada periode April hingga Juni. Pemerintah memastikan distribusi bantuan dilakukan sesuai dengan jadwal serta mekanisme yang telah ditetapkan.
Dalam penentuan penerima bantuan, Kemensos mengacu pada data tunggal kesejahteraan sosial yang dimutakhirkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, data penerima bantuan bersifat dinamis dan dapat berubah setiap periode penyaluran.
Proses distribusi bansos dilakukan melalui berbagai saluran, antara lain penyaluran langsung ke rekening penerima serta melalui PT Pos Indonesia. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data melalui jalur formal di tingkat RT/RW hingga pemerintah daerah, serta melalui layanan pengaduan seperti call center, WhatsApp center, dan aplikasi Cek Bansos.
Hasil verifikasi dan validasi data selanjutnya dikelompokkan berdasarkan desil kesejahteraan. Pemerintah memprioritaskan bantuan kepada kelompok masyarakat paling rentan, khususnya yang berada pada desil 1 dan 2, serta membuka peluang perluasan bantuan ke desil berikutnya apabila anggaran masih tersedia.
Sumber: CNN Indonesia (diolah kembali oleh redaksi Guetilang)
Achmad Syaifudin