UMKM Naik Kelas: Menakar Peluang di Balik Kewajiban Sertifikasi Halal 2026

JAKARTA – Memasuki tahun 2026, peta persaingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memasuki babak baru. Implementasi penuh kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah realitas hukum yang harus dihadapi. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif sekaligus memastikan produk lokal memiliki daya saing yang setara dengan produk manufaktur besar di pasar domestik maupun internasional.

Bagi sebagian pelaku UMKM, pemenuhan sertifikasi halal pada mulanya sering dipandang sebagai beban administratif yang menyita waktu dan biaya. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan. Sertifikasi halal kini tidak lagi dilihat sebagai "stempel" keagamaan semata, melainkan telah bertransformasi menjadi aset branding dan instrumen penjamin mutu (quality assurance).

Dalam industri ekonomi kreatif yang sangat mengandalkan kepercayaan konsumen, label halal memberikan rasa aman terkait transparansi bahan baku dan proses produksi. Hal ini menjadi krusial karena konsumen modern di tahun 2026 semakin kritis terhadap aspek kesehatan, kebersihan, dan etika produksi sebuah produk. Dengan memiliki sertifikasi resmi, sebuah unit UMKM secara otomatis meningkatkan statusnya di mata konsumen, dari usaha rumahan biasa menjadi entitas bisnis yang terstandarisasi secara profesional.

Secara ekonomi, manfaat terbesar dari kebijakan ini adalah terbukanya akses pasar yang lebih luas. Tanpa sertifikasi halal, produk UMKM kuliner akan sulit menembus rak-rak ritel modern seperti minimarket dan supermarket yang memiliki standar ketat terkait legalitas produk. Lebih jauh lagi, kebijakan ini merupakan fondasi utama bagi Indonesia untuk mengejar ambisi menjadi pusat industri halal dunia.

Produk ekonomi kreatif Indonesia, mulai dari bumbu kemasan hingga camilan khas daerah, memiliki potensi ekspor yang luar biasa besar ke negara-negara di Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Sertifikasi halal yang diakui secara internasional menjadi "paspor" bagi produk-produk ini untuk bersaing di panggung global. Inilah yang menjadi inti dari penguatan ekonomi kreatif: mengubah keunikan lokal menjadi komoditas global yang bernilai tinggi melalui standardisasi yang diakui dunia.

Menyadari keragaman skala usaha, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan kemudahan melalui skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dengan risiko rendah. Langkah ini diambil agar kewajiban hukum tidak mematikan kreativitas para pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal. Pendampingan berkelanjutan dari berbagai instansi terkait juga terus digalakkan untuk memastikan para pelaku ekonomi kreatif di pelosok daerah tidak tertinggal dalam arus digitalisasi jaminan produk halal.

Tahun 2026 menjadi titik balik bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa produk lokal mampu berbicara banyak di kancah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Kewajiban sertifikasi halal memang menuntut adaptasi dan kedisiplinan dari para pelaku UMKM. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih transparan, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan pondasi halal yang kuat, UMKM Indonesia tidak hanya sekadar bertahan, tetapi siap melompat lebih tinggi sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang tangguh.