Karhutla Mulai Meningkat di Kalimantan Barat, Tim Gabungan Perkuat Upaya Pemadaman dan Pencegahan

Guetilang.com – Memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius di Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Manggala Agni, serta berbagai instansi terkait terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui patroli terpadu, pemadaman dini, dan sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah meluasnya kebakaran.

Sejumlah titik rawan di Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Ketapang, Sanggau, hingga wilayah lainnya menjadi fokus pemantauan karena memiliki kawasan gambut yang mudah terbakar saat curah hujan menurun. Selain melakukan patroli darat, tim gabungan juga memanfaatkan pemantauan titik panas (hotspot) sebagai dasar untuk mempercepat respons di lapangan.

BPBD Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa langkah pencegahan menjadi prioritas utama mengingat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, dan sektor pendidikan. Untuk itu, petugas secara rutin melakukan patroli di kawasan rawan kebakaran sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Dalam beberapa kejadian, tim gabungan bergerak cepat melakukan pemadaman menggunakan peralatan pemadam darat. Pada lokasi yang sulit dijangkau, operasi diperkuat melalui dukungan helikopter water bombing untuk mempercepat pengendalian api sehingga tidak meluas ke kawasan permukiman maupun lahan produktif masyarakat.

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang didominasi lahan gambut menjadikan wilayah ini memiliki tingkat kerawanan karhutla yang cukup tinggi pada musim kemarau. Lahan gambut yang mengering mudah terbakar dan api dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan kebakaran di lahan mineral.

Selain kerusakan lingkungan, karhutla juga berpotensi menimbulkan kabut asap yang mengganggu kualitas udara. Apabila tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), khususnya bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Gangguan jarak pandang juga dapat memengaruhi aktivitas transportasi darat, sungai, maupun penerbangan.

Sebagai bentuk antisipasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memperkuat koordinasi lintas sektor melalui posko siaga karhutla. Posko tersebut bertugas melakukan pemantauan perkembangan titik panas, mengoordinasikan personel di lapangan, serta memastikan proses penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.

Di tingkat masyarakat, pemerintah juga terus mengaktifkan peran Masyarakat Peduli Api (MPA) di berbagai desa. Kelompok ini berperan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi munculnya titik api serta memberikan informasi awal kepada petugas sehingga kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas.

Selain upaya pemadaman, berbagai kegiatan sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar. Edukasi diberikan kepada kelompok tani, perusahaan perkebunan, aparat desa, hingga masyarakat umum agar lebih memahami dampak hukum maupun dampak lingkungan dari praktik pembakaran lahan.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api di wilayahnya. Pelaporan sejak dini dinilai sangat penting karena sebagian besar kebakaran dapat dikendalikan apabila penanganan dilakukan pada tahap awal.

Pengamat lingkungan menilai keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada kemampuan pemadaman, tetapi juga pada efektivitas langkah pencegahan. Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengurangi risiko kebakaran yang berulang setiap musim kemarau.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus memperkuat sistem mitigasi bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan personel, optimalisasi teknologi pemantauan titik panas, penyediaan sarana pemadaman yang memadai, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan langkah tersebut, diharapkan dampak kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan sehingga aktivitas masyarakat, kualitas lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga selama musim kemarau.