Kalimantan Barat Dorong Peningkatan Layanan Publik dengan Digitalisasi dan Akses Desa

Guetilang.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui berbagai terobosan, terutama di bidang digitalisasi dan perluasan akses hingga ke pelosok desa.

Dalam rapat koordinasi yang digelar pada September 2025, Gubernur Kalbar menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan lembaga pelayanan masyarakat untuk mempercepat modernisasi layanan publik. Salah satu fokus utama adalah digitalisasi administrasi kependudukan, termasuk layanan KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran berbasis daring yang sudah mulai diujicoba di Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah.

Selain itu, program Mal Pelayanan Publik (MPP) kini diperluas hingga ke tingkat kabupaten. MPP menghadirkan berbagai layanan, mulai dari perizinan usaha, pajak, hingga urusan keimigrasian dalam satu gedung terpadu. Langkah ini disambut positif oleh masyarakat karena memudahkan pengurusan dokumen tanpa harus berpindah-pindah instansi.

Di sisi lain, pemerintah juga berfokus pada akses layanan publik di desa terpencil. Melalui program Pos Layanan Desa Digital, warga di daerah perbatasan seperti Sambas dan Kapuas Hulu kini bisa mengakses layanan dasar menggunakan aplikasi khusus yang terhubung langsung ke pusat data pemerintah provinsi.

Kepala Dinas Kominfo Kalbar, dalam keterangannya, menyebut bahwa target 2025 adalah tercapainya 100% desa di Kalbar memiliki akses internet stabil agar seluruh layanan publik bisa berjalan secara daring.

Masyarakat yang diwawancarai mengaku sangat terbantu dengan perubahan ini. “Kalau dulu mengurus KTP harus ke kota kabupaten dan butuh biaya transportasi, sekarang cukup lewat layanan digital di kantor desa. Cepat dan hemat,” ujar Yani, warga Desa Semparuk, Sambas.

Upaya ini diharapkan dapat memangkas praktik birokrasi berbelit sekaligus meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik di Kalimantan Barat, yang sebelumnya masih di bawah rata-rata nasional.