Kaltim Matangkan Kesiapan Sambut Peluncuran Nasional Koperasi Merah Putih
zainal_ wahyudi
Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus bersiap menyambut peluncuran nasional program Koperasi Merah Putih yang akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025. Sebanyak 1.038 koperasi di Kaltim telah siap untuk beroperasi dalam gerakan ekonomi kerakyatan ini.
Sebagai bagian dari persiapan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kaltim menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Jumat (11/7) di Ruang Rapat Lempok, Kantor Disperindagkop Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah stakeholder penting, seperti perwakilan instansi Pemprov Kaltim, sektor perbankan, BUMN seperti ID Food, Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, Perum Bulog, serta BUMD, baik secara langsung maupun daring melalui Zoom.
Kepala Bidang Industri DPPKUKM Kaltim, Ronny Suhendra, yang memimpin rapat, menjelaskan bahwa peluncuran koperasi Merah Putih akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia secara hybrid. Acara utama akan dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah, namun semua provinsi akan menyelenggarakan kegiatan peluncuran secara lokal.
Di Kalimantan Timur, Kelurahan Lempake di Samarinda ditunjuk sebagai lokasi percontohan atau mockup koperasi Merah Putih. Di lokasi ini akan ditampilkan berbagai unit usaha koperasi seperti warung sembako, distribusi gas LPG, penjualan pupuk, klinik kesehatan, apotek, hingga gudang logistik.
“Ini adalah simulasi nyata bagaimana koperasi bisa berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu distribusi komoditas penting,” ujar Ronny.
Program koperasi Merah Putih diharapkan menjadi mitra strategis bagi BUMN, BUMD, serta sektor perbankan nasional dan daerah. Melalui kerja sama ini, koperasi dapat mengakses permodalan serta memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas harga barang pokok di daerah.
Pengawasan dan pengembangan program ini akan dikawal oleh Satgas Nasional di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, yang melibatkan 13 kementerian dan 3 lembaga negara. Di tingkat daerah, Satgas Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dibentuk untuk memastikan koperasi berjalan produktif.
Ronny menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
“Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tutupnya.
