Program Gratispol Pendidikan Menjadi Perhatian DPRD Kalimantan Timur, Istilah “Gratis” Dinilai Berpotensi Salah Tafsir di Tengah Masyarakat

Guetilang.com, Program unggulan Gratispol Pendidikan yang digagas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji mendapat sorotan dari DPRD Kaltim. Penggunaan label “gratis” dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pelaksanaan di lapangan dan berpotensi menimbulkan salah persepsi di masyarakat.

DPRD Kaltim menilai istilah tersebut justru memicu kebingungan hingga kekecewaan, khususnya di kalangan orang tua dan mahasiswa, karena tidak semua kebutuhan pendidikan ditanggung pemerintah. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, meminta pemerintah provinsi membuka secara transparan skema pelaksanaan program kepada publik.

Menurutnya, minimnya sosialisasi terkait kriteria penerima, mekanisme, hingga batas maksimal bantuan menjadi persoalan utama yang mencuat belakangan ini. Ia menegaskan, kejelasan informasi mutlak diperlukan agar masyarakat tidak menafsirkan program secara keliru.

“Skemanya harus disampaikan secara terbuka dan jelas. Jangan sampai publik dibuat menebak-nebak karena bisa berujung pada kesalahpahaman secara luas,” ujarnya.

Ketidakjelasan tersebut juga memunculkan anggapan bahwa pelaksanaan Gratispol dilakukan setengah-setengah. Meski demikian, Baba mengingatkan adanya keterbatasan fiskal daerah yang turut memengaruhi cakupan program. Oleh karena itu, label “gratis” tidak dapat dimaknai sebagai pembebasan biaya pendidikan secara menyeluruh, terutama pada program studi dengan biaya tinggi.

Ia mencontohkan program studi Kedokteran yang memiliki biaya per semester relatif besar, sehingga pemerintah daerah hanya mampu menanggung sebagian komponen pembiayaan. Selain itu, dalam alokasi anggaran telah ditetapkan batas nominal serta jenis program studi tertentu yang masuk kategori pembiayaan penuh.

Persoalan ini mencuat setelah adanya laporan pencoretan sejumlah nama mahasiswa dari daftar penerima bantuan pada tahap lanjutan. Baba menjelaskan, beberapa mahasiswa dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat akibat kendala administrasi maupun perubahan status akademik.

DPRD Kaltim mengaku masih berupaya mengurai persoalan tersebut. Baba menyebut pihaknya telah meminta penjelasan kepada biro terkait di lingkungan Pemprov Kaltim, namun hingga kini data rinci serta regulasi teknis program belum sepenuhnya diterima.

Ke depan, DPRD menekankan agar sosialisasi Gratispol Pendidikan tidak sebatas seremoni. Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang jujur dan menyeluruh, agar program unggulan tersebut tidak sekadar menjadi janji politik.

“Yang dibutuhkan transparansi, mulai dari siapa yang berhak menerima, komponen biaya yang ditanggung, hingga kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.

Sumber : Kaltimpost