Pekerja Migran Indonesia Kembali jadi Perhatian Publik,Pemerintah Perkuat Sistem Perlindungan

Isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali menjadi perbincangan publik dalam beberapa pekan terakhir. Meningkatnya laporan terkait penempatan nonprosedural hingga persoalan perlindungan tenaga kerja di luar negeri mendorong pemerintah memperkuat pengawasan serta sistem penempatan pekerja migran.

Minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri terus meningkat seiring terbukanya peluang kerja internasional dan kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara tujuan. Namun, di tengah peluang tersebut, masih ditemukan kasus pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi sehingga berisiko menghadapi permasalahan hukum maupun perlindungan kerja.

Pemerintah melalui kementerian terkait menegaskan pentingnya penggunaan jalur resmi dalam proses penempatan PMI. Sosialisasi dan edukasi kepada calon pekerja migran terus dilakukan, khususnya di daerah dengan angka keberangkatan pekerja migran yang tinggi.

Selain memperketat pengawasan, pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi calon PMI melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi profesi. Langkah ini dinilai penting agar pekerja migran Indonesia memiliki daya saing global serta memperoleh perlindungan kerja yang lebih baik di negara tujuan.

Pengamat ketenagakerjaan menilai kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian nasional sangat signifikan melalui remitansi yang menjadi salah satu sumber devisa negara. Meski demikian, aspek keselamatan dan kesejahteraan pekerja tetap menjadi prioritas utama.

Masyarakat diimbau untuk memastikan legalitas perusahaan penempatan serta kelengkapan dokumen sebelum bekerja di luar negeri. Pemerintah berharap penempatan PMI ke depan tidak hanya berfokus pada jumlah tenaga kerja yang diberangkatkan, tetapi juga pada kualitas, perlindungan, dan keberlanjutan karier pekerja migran Indonesia.