Klaim "Unlimited" Dinilai Menyesatkan, LPKNI Layangkan Somasi 1 ke PT Starlink Services Indonesia dan ARIIN Soroti Transparansi Layanan

Klaim "Unlimited" Dinilai Menyesatkan, LPKNI Layangkan Somasi 1 ke PT Starlink Services Indonesia dan ARIIN Soroti Transparansi Layanan

Guetilang.com - "JAKARTA" - Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) secara resmi melayangkan surat Somasi I kepada jajaran Direksi PT Starlink Services Indonesia yang berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, pada November 2026. Langkah hukum awal ini diambil menyusul masuknya pengaduan resmi melalui laman website LPKNI terkait ketidaksesuaian informasi layanan internet satelit yang dipasarkan kepada masyarakat di Indonesia.

Dalam surat bernomor 20/SK/LPKNI/XI/2026 yang ditandatangani langsung oleh Presiden LPKNI, Nanang Nilson, S.H., M.H., lembaga tersebut bertindak mewakili tujuh orang konsumen pengguna layanan Starlink dari berbagai daerah pelosok di tanah air. Ketujuh pelanggan yang melapor berasal dari Kabupaten Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Muara Enim (Sumatra Selatan), Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju (Sulawesi Barat), Kabupaten Teluk Bintuni (Papua Barat), serta Kabupaten Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara).

Persoalan ini bermula ketika para konsumen memutuskan membeli perangkat keras dan berlangganan layanan internet Starlink karena tertarik dengan penawaran paket berlabel "Unlimited" atau tanpa batas penggunaan data bulanan. Namun, dalam praktik penggunaannya sehari-hari, para pelanggan menemukan adanya kebijakan pembatasan penggunaan data atau Fair Use Policy (FUP) sebesar 5 Terabyte (TB) per bulan.

Pihak LPKNI menyoroti bahwa pembatasan kuota 5 TB tersebut tidak diinformasikan secara jelas, menonjol, dan transparan sebelum transaksi berlangganan dilakukan. Akibat ketidaksesuaian antara klaim pemasaran dengan kondisi layanan di lapangan, aktivitas harian dan produktivitas para pengguna terganggu secara langsung serta memicu pembengkakan biaya operasional harian.

Menanggapi dinamika tersebut, Sekretaris Jenderal Asosiasi Reseller Internet Indonesia (ARIIN), Oscar Pendong, memberikan perhatian serius terhadap pentingnya keterbukaan informasi dan perlindungan konsumen dalam tata kelola industri layanan internet di tanah air. Oscar mengungkapkan bahwa banyak anggota ARIIN di lapangan yang turut terdampak langsung akibat penggunaan klaim kata "Unlimited" yang ternyata disertai batasan kuota (FUP), terutama para pelaku usaha dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini mengalami keterbatasan akses jaringan.

"Banyak anggota ARIIN yang terkena dampak akibat penggunaan kata 'Unlimited' ini, terutama di area 3T yang memang susah jaringan dan sangat bergantung pada keandalan internet. Oleh karena itu, kami akan terus memperjuangkan persoalan ini agar ada kejelasan dan keadilan bagi para pengguna maupun pelaku usaha di daerah," tegas Oscar Pendong.

Dari sisi regulasi, LPKNI menilai dugaan pemasaran yang tidak transparan ini bertentangan dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), meliputi Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 17, Pasal 18, hingga Pasal 19, serta Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE. Senada dengan hal tersebut, Oscar Pendong menegaskan bahwa standar kepatuhan terhadap aturan transparansi layanan dan kejelasan syarat berlangganan merupakan fondasi utama dalam menjaga iklim usaha ekosistem telekomunikasi dan jaringan internet lokal agar tetap sehat, adil, dan berkelanjutan.

Melalui surat somasi tersebut, LPKNI mengajukan lima poin tuntutan utama, di antaranya meminta klarifikasi tertulis mengenai alasan penerapan batas kuota 5 TB pada layanan "Unlimited", bukti pencantuman ketentuan tersebut sebelum transaksi, evaluasi materi promosi, hingga penawaran solusi yang adil berupa kompensasi, penyesuaian tarif, atau pengembalian dana (refund) secara proporsional.


Manajemen PT Starlink Services Indonesia diberikan tenggat waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat diterima untuk memberikan tanggapan resmi dan menunjuk pejabat berwenang guna menggelar pertemuan klarifikasi serta mediasi bersama LPKNI di Malang, Jawa Timur. Apabila hingga batas waktu tersebut belum ada kepastian klarifikasi maupun penjelasan secara komprehensif, LPKNI dengan didukung ARIIN memastikan akan menempuh jalur hukum lanjutan mulai dari sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pelaporan ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kementerian Perdagangan, hingga gugatan perdata class action maupun gugatan pidana yang akan dilayangkan ke pengadilan, langkah-langkah tersebut akan dilakukan satu per satu hingga adanya kepastian klarifikasi / penjelasan secara komperhensif.