Bukan Advokat, Tapi Garda Terdepan Keadilan: Kisah Aktualisasi Paralegal Erlin Sulistyawati di Malang

Malang ,Guetilang- Aktualisasi Paralegal merupakan tahapan wajib bagi peserta Diklat Paralegal Nasional Posbankum Desa dan Kelurahan Angkatan IV Dewan Pimpinan Pusat Rumah Hukum Indonesia, sebagai syarat penerbitan Sertifikat dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Paralegal. Salah satu peserta yang telah menyelesaikan tahapan tersebut adalah Erlin Sulistyawati, Ketua Koperasi Wanita Pundi Arta Jaya Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Erlin Sulistyawati juga mengemban amanah sebagai Ketua Asosiasi Koperasi Wanita Se-Malang Raya (ASKOMARA) dan Sekretaris Asosiasi Ajang Pengembangan Usaha  Koperasi Wanita Jawa Timur    (APU KW JATIM).

Setelah mengikuti diklat, peserta diwajibkan menyusun Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Paralegal berupa kegiatan konsultasi hukum atau penyuluhan hukum. Sebelum menyusun laporan tersebut, Erlin Sulistyawati bersama Septina Dwi Astuti Bendahara Koperasi Wanita Pundi Arta Jaya melakukan kunjungan silaturahmi dan konsultasi ke Kantor Kesekretariatan Dewan Pimpinan Daerah Rumah Hukum Indonesia (DPD RHUKI) Kota Malang.

Kunjungan tersebut diterima dengan Ramah oleh Satriya Nugraha, S.P., CPLA selaku Ketua DPD RHUKI Kota Malang, Aswin Amirullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris, serta Kusria Arifin, S.E., http://M.Ak., CPLA., http://C.Neg. selaku Kepala Bidang Koperasi dan UMKM.

Dalam pertemuan tersebut, Erlin Sulistyawati menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi Koperasi Wanita Pundi Arta Jaya, khususnya terkait pentingnya perjanjian tertulis, pencegahan wanprestasi, serta upaya peningkatan pemahaman hukum bagi pengurus dan anggota. Selain itu, ia juga berkonsultasi mengenai mekanisme penyusunan Aktualisasi Paralegal yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hasil diskusi, dijelaskan bahwa Aktualisasi Paralegal dapat berupa kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan terakhir maupun kegiatan penyuluhan hukum yang baru dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, Erlin Sulistyawati menetapkan kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan pada Selasa, 20 Mei 2026 sebagai bentuk aktualisasinya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB, bertempat di Rumah Makan Bundo Ola, Jalan Candi Panggung Nomor 58, Kota Malang, bertepatan dengan pertemuan Paguyuban dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-118 Tahun 2026. Kegiatan ini mengusung tema "Bangkit, Bergerak, Menang -  Koperasi Wanita Melek Hukum".

Peserta kegiatan terdiri dari Pengurus Koperasi Wanita Pundi Arta Jaya dan anggota Paguyuban Koperasi Wanita Sekar Arta Mulia. Dalam kegiatan tersebut, Erlin Sulistyawati menyampaikan materi mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam usaha koperasi, pencegahan wanprestasi, pemahaman hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta peran Paralegal Posbankum Desa Ngijo sebagai sarana konsultasi hukum bagi anggota koperasi wanita dan masyarakat. Kegiatan tersebut telah diberitakan oleh http://Guetilang.com.

Kegiatan penyuluhan hukum pada 20 Mei 2026 tersebut kemudian disusun menjadi Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Paralegal dan disampaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas diklat.

Aktualisasi ini sejalan dengan semangat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khususnya Pasal 12, yang menegaskan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya dimiliki oleh sarjana hukum. Paralegal, meskipun bukan advokat dan cukup berpendidikan SMA atau sederajat, memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada masyarakat.

Paralegal mendampingi warga sejak tahap awal ketika menghadapi permasalahan hukum, seperti ketika dipanggil ke kepolisian, ketika menjadi korban penyalahgunaan identitas untuk pinjaman online ilegal, maupun ketika menghadapi sengketa waris. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat, paralegal menjelaskan hak untuk diam, hak untuk didampingi, serta pentingnya untuk tidak menandatangani dokumen kosong.

Paralegal yang memiliki Surat Keputusan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki kedudukan hukum yang sah dan dilindungi oleh negara dalam melaksanakan pendampingan. Hal ini sesuai dengan semboyan Paralegal BPHN, "Tahu Hukum, Bela Kebenaran".

Meskipun tidak beracara di persidangan, paralegal memastikan masyarakat dapat menjalani proses hukum dengan berkas yang lengkap dan pemahaman yang memadai. Tanpa kehadiran paralegal, banyak perkara berpotensi terhenti pada tahap awal karena masyarakat merasa takut dan tidak memahami hak-haknya.

Melalui rangkaian kegiatan mulai dari mengikuti diklat, melakukan konsultasi ke DPD RHUKI Kota Malang, melaksanakan penyuluhan hukum, hingga menyusun laporan aktualisasi, Erlin Sulistyawati menegaskan komitmennya bahwa  koperasi Wanita yang melek hukum tidak akan mudah tertipu, tidak takut melapor, dan mampu melindungi anggotanya.

Malang,10  November 2026

Penulis: Erlin Sulistyawati