Indonesia dan Tujuh Negara Arab Akan Bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza

Indonesia bersama tujuh negara Arab siap bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza usulan AS untuk mendukung gencatan senjata, rekonstruksi, dan stabilitas pascakonflik.

Indonesia dan Tujuh Negara Arab Akan Bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza
Situasi akibat konflik di Gaza (sumber :Dok. X/UNRWA)

Indonesia bersama tujuh negara Arab menyatakan kesiapan untuk ikut bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), sebuah inisiatif yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna menangani situasi Gaza setelah konflik.

Kementerian Luar Negeri RI melalui akun resmi di platform X, Kamis (22/1), menyampaikan bahwa Indonesia, bersama sejumlah negara lain, menyambut undangan untuk menjadi bagian dari dewan tersebut. Negara-negara yang dimaksud meliputi Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Turki.

Kemlu RI menegaskan bahwa setiap negara akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai dengan ketentuan hukum serta prosedur yang berlaku di masing-masing negara.

Lebih lanjut, Indonesia kembali menekankan dukungannya terhadap penguatan gencatan senjata permanen, percepatan rekonstruksi Gaza, serta upaya mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Upaya ini didasarkan pada penghormatan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan membentuk negara, sesuai hukum internasional, demi terciptanya keamanan dan stabilitas kawasan.

Sementara itu, Presiden Trump disebut telah mengundang lebih dari 60 kepala negara untuk berpartisipasi dalam BoP. Amerika Serikat juga telah mengumumkan susunan Dewan Eksekutif BoP, salah satunya menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai anggota.

Laman resmi Kepresidenan AS, The White House, menyebutkan bahwa para anggota Dewan Eksekutif akan bertanggung jawab mengawasi sejumlah sektor strategis bagi stabilisasi dan masa depan Gaza, termasuk penguatan tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi, penarikan investasi, pendanaan berskala besar, serta mobilisasi modal.

Selain pembentukan BoP, juga dibentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG) yang beranggotakan 15 teknokrat Palestina. Komite ini bertugas menjalankan administrasi pemerintahan sehari-hari di Gaza pascakonflik.

Komite tersebut akan dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri Otoritas Palestina. Adapun mantan Utusan PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, ditunjuk sebagai perwakilan Dewan Eksekutif BoP di lapangan dan akan bekerja sama dengan NCAG.

Selain itu, Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) direncanakan akan ditempatkan di Gaza untuk melatih serta mendukung kepolisian Palestina yang telah melalui proses verifikasi.