PJ WaliKota Sukabumi Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana 2024

Guetilang.com SUKABUMI-Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2024 di Hotel Pullman, Bandung, pada hari Rabu, (24/04/2024)

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. Kusmana Hartadji didampingi oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, Novian Rahmat.

Dalam arahannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa poin penting, antara lain:

*Indonesia rawan bencana.* Indeks Risiko Bencana di seluruh kabupaten/kota di Indonesia berada pada tingkat sedang dan tinggi. Oleh karena itu, peran dan komitmen pemerintah daerah adalah kunci untuk melindungi segenap warga negara dari risiko bencana. Komitmen tersebut perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah.

*Melakukan pemetaan risiko bencana.* Integrasikan hasil pemetaan tersebut ke dalam perencanaan dan kebijakan terkait penataan ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam secara terpadu untuk meminimalkan timbulnya risiko bencana baru serta mengendalikan risiko bencana yang telah ada.

*Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan perangkat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam penanggulangan bencana.* Pemenuhan SPM perlu dievaluasi dan dibina secara periodik dan berkelanjutan.

*Perkuatan layanan kebencanaan harus diiringi dengan penataan kelembagaan penanggulangan bencana.* Kelembagaan BPBD harus diperkuat, baik dalam hal kewenangan, kompetensi, logistik dan peralatan, serta anggaran agar mampu menyelenggarakan penanggulangan bencana secara kolaboratif.

*Kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana harus dilakukan melalui pembagian peran Pusat-Daerah yang proporsional dengan perspektif pembangunan ketangguhan dan kemandirian masyarakat.*

*Jaminan dan kejelasan aturan hukum.* Dalam pengelolaan pendanaan penanggulangan bencana (khususnya Dana Siap Pakai (DSP) dan Bantuan Tanggap Darurat (BTT)) yang adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

*Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau yang lebih dikenal sebagai (Pooling Fund Bencana).* Kegiatan harus segera dijalankan agar mampu mengisi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Prioritaskan Dana Bersama Penanggulangan Bencana untuk daerah yang lebih membutuhkan.

"Alhamdulillah, saya bersama Kalak BPBD mengikuti Rakornas penanggulangan becana. Tadi dihadiri juga oleh Wakil Presiden, Pak Ma'ruf Amin, Gubernur juga hadir, dan Kepala BNPB juga," kata Penjabat Wali Kota Sukabumi.

Kusmana Hartadji menambahkan, Rakornas ini, intinya mengulas pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana. Pada tahun 2023, berdasarkan laporan kepala BNPB terjadi penurunan bencana.

"Tapi ini juga membutuhkan penanganan yang serius apalagi jika saat terjadi bencana. Termasuk langkah-langkah yang harus ditempuh seperti mitigasi, identifikasi, kemudian jika ada bencana  kita sudah sigap," lanjut Kusmana Hartadji.

Untuk meminimalisasi bencana dan dampaknya, Pj. Wali Kota Sukabumi menekankan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana di daerah. 

Selain itu, seluruh pihak juga harus ikut terlibat. Sesuai arahan Wakil Presiden tentang kolaborasi berbagai pihak dalam penanggulangan bencana.

"Termasuk dalam hal tata ruang, kita harus mengelolanya secara tepat untuk mengurangi risiko dan meminimalisasi bencana. Jadi, upaya preventif sebetulnya lebih utama," tambahnya.

Kusmana Hartadji berharap dengan langkah preventif yang tepat dan pemanfaatan teknologi serta inovasi, kemudian didukung dengan alat-alat yang dimiliki kita dapat mendeteksi dini bencana yang akan terjadi.

"Apalagi di musim hujan seperti sekarang ini, termasuk di Kota Sukabumi. Namun, Alhamdulillah kita bergerak cepat dan memberikan bantuan keuangan kompetitif untuk mengantisipasi bencana yang akan terjadi," pungkasnya.

Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana BNBP 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antar-stakeholder dalam penanggulangan bencana di Indonesia.